PMT; Cukupkah menyelesaikan masalah gizi Bangsa?

Jakarta-GIZINET, 161/2017.Status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan yang pada dasarnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Indonesia hari ini masih memiliki beban gizi sebagai masalah kesehatan masyarakat utama yang perlu diselesaikan. Data surveilans gizi atau pemantauan status gizi (PSG) Indonesia tahun 2016 menyebutkan bahwasanya persentase balita kurus di Indonesia sebesar 11,1%, angka tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia termasuk Negara dengan kategori masalah gizi akut (>5%). Pemerintah terus berupaya meningkatkan status gizi masyarakat, sehingga hal ini menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Kesehatan, yang beberapa targetnya meliputi peningkatan status gizi balita, diantaranya adalah:

1. Menurunnya bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (8%)
2. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (17%)
3. Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (28%)
4. Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) anak balita (9,5%)

Menyikapi hal tersebut, direktorat Gizi Masyarakat, Kemenkes RI sebagai garda terdepan pembangunan gizi masyarakat Indonesia memiliki rencana kerja dalam rangka memperbaiki status gizi balita, yakni dengan memberikan makanan tambahan (PMT) bagi balita kurus di Indonesia. Pada tahun 2015-2019, ditargetkan sebanyak 90% balita dengan status gizi kurus mendapatkan PMT, namun hingga pada tahun 2016, persentase balita kurus yang mendapat PMT masih sebesar 62,8%, artinya hal ini masih menjadi tugas bagi pemerintah dalam pengadaan dan pendistribusian PMT hingga sampai ke meja makan keluarga balita kurus di Indonesia.

Program PMT dianggap menjadi intervensi yang tepat bagi percepatan perbaikan gizi yang berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang berfokus pada 1000 HPK. PMT yang dihasilkan adalah berupa makanan tambahan pabrikan, yang lebih praktis dan lebih terjamin komposisi zat gizinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan status gizi balita kurus.

Program PMT di Indonesia telah berjalan sejak tahun 1997, namun permasalahan gizi bangsa belum kunjung berakhir, hal ini mengindikasikan bahwa manajemen pelaksanaan program PMT masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk itu, kementerian kesehatan sejak tahun 2016 telah menginisiasi langkah monitoring dan evaluasi (monev) untuk memantau keberlangsungan program PMT di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan monev ini diharapkan pemerintah dapat melihat lebih detil terkait capaian program PMT di lapangan serta hal-hal yang menjadi problem di daerah, sehingga dapat mengembangkan sistem manajemen PMT menjadi lebih baik.

Sampai saat ini, kita menyadari bahwasanya masalah gizi kurang adalah masalah yang multifaktorial. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan status gizi seperti penjaringan dan pelacakan kasus gizi buruk, pengawasan tumbuh kembang anak melalui posyandu, hingga pengadaan PMT, tidak akan kunjung berhasil ketika tidak ada dukungan keluarga didalamnya. Keluarga menjadi kelompok intervensi yang sangat berpengaruh dalam peningkatan status gizi balita, dengan menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat (germas) dengan pendekatan keluarga (DPK) diharapkan anggota keluarga dapat berperan aktif dalam upaya hidup sehat. Germas DPK dalam rangka peningkatan status gizi keluarga dapat dilakukan dengan cara:

1. Keluarga mengikuti program KB
2. Ibu bersalin di fasilitas kesehatan
3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap
4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
5. Pemantauan pertumbuhan balita setiap bulan

Dengan menciptakan kolaborasi yang baik antara gerakan pemerintah dan keluarga, maka kita semua turut ikut serta dalam pembangunan gizi menuju bangsa sehat yang berprestasi.